Bagasi Berbayar: Apakah Berdampak pada UMKM?

Dewasa ini dunia penerbangan nasional ramai dengan isu perlindungan konsumen. Perlahan tapi pasti, jatah bagasi tercatat (checked baggage) seberat 15 – 20 kilogram untuk rute penerbangan domestik yang semula gratis pada beberapa maskapai telah dihapuskan. Dua maskapai penerbangan, Lion Air dan Wings Air memberlakukan biaya bagasi kepada penumpang sejak 22 Januari 2019. Sebelumnya, kedua maskapai ini memberikan gratis bagasi dengan berat maksimal 20 kilogram. Selain itu, anak usaha PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yaitu PT Citilink Indonesia juga akan menerapkan kebijakan serupa. Kebijakan tersebut menyebabkan penumpang harus siap-siap merogoh kocek lebih dalam jika hendak naik pesawat LCC (Low-Cost Carrier) saat ini.

Mengutip dari cnnindonesia.com, Direktur Niaga Citilink Indonesia Benny Rustanto mengatakan bahwa perusahaannya akan mengenakan biaya minimal Rp9 ribu per kilogram hingga Rp30 ribu kilogram. Untuk penerbangan pendek di bawah satu jam akan diberlakukan dengan biaya minimal, yakni Rp9 ribu per kilogram. Sementara, tarif Rp30 ribu per kilogram berlaku untuk penerbangan yang memakan waktu lebih lama.

Pengenaan biaya untuk bagasi menjadi hal yang bagus bagi industri penerbangan, karena penerapan kenaikan pada layanan maskapai berbiaya murah (low-fare airline atau low-cost carrier) menyebabkan harga tiket pesawat yang ditawarkan menjadi lebih murah karena penumpang tidak diwajibkan untuk membeli hal yang mereka tidak butuhkan. Yang meningkat adalah harga maskapai premium (full-service airline) menjadi overprice karena harganya sudah include segala fasilitas yang bahkan tidak dinikmati.

Kenaikan harga tarif bagasi pesawat akibat adanya pembatasan bagasi juga berdampak pada UMKM, khususnya yang berada di daerah pariwisata. Kenaikan harga tiket pesawat akan berpotensi membuat wisatawan mengurungkan niat untuk berwisata. Mindset wisatawan menjadi berubah sejak adanya pembatasan kapasitas bagasi ini. Misalnya wisatawan biasa membawa oleh-oleh khas suatu daerah yang dibelinya dari UMKM di daerah tersebut, apabila ada biaya bagasi akan menyebabkan wisatawan perlu membayar uang tambahan untuk membawa pulang oleh-oleh tersebut. Hal ini secara tidak langsung dapat mengurangi pendapatan penjualan UMKM khususnya di daerah pariwisata.

Namun disisi lain, kebijakan bagasi berbayar juga dapat menciptakan potensi peralihan transportasi, dari yang sebelumnya menggunakan transportasi udara, beralih ke transportasi darat yang harganya lebih murah. Hal tersebut akan memberikan dampak peningkatan pendapatan pada UMKM di pinggir jalan maupun di rest area jalan tol. Sedangkan untuk UMKM yang dalam usahanya melakukan distribusi barang, kebijakan bagasi berbayar dirasa dapat menurunkan daya beli konsumen, karena distributor yang ditakutkan juga akan menaikkan jasa layanannya membuat biaya dan harga produk akan turut naik. Akan tetapi UMKM tidak perlu takut berlarut-larut, karena masih ada alternatif lain dalam melakukan distribusi barang.

Referensi :

CNNIndonesia.com. 2019. Kemenhub Bakal Terbitkan Aturan Main Bagasi Berbayar. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190129212544-92-364888/kemenhub-bakal-terbitkan-aturan-main-bagasi-berbayar. (Diakses 4 Februari 2019)

Kompas.com. 2019. Polemik Bagasi Berbayar Di Rute Penerbangan Domestik. https://ekonomi.kompas.com/read/2019/01/30/083308426/polemik-bagasi-berbayar-di-rute-penerbangan-domestik. (Diakses 4 Februari 2019)

Notulensi Hasil Kajian Rapat Departemen KWU LSME 2019

Tirto.id. 2019. Efek Domino Bagasi Berbayar Ganggu Pariwisata Hotel Hingga UMKM. https://tirto.id/efek-domino-bagasi-berbayar-ganggu-pariwisata-hotel-hingga-umkm-dfub. (Diakses 4 Februari 2019)