Kontroversi Undang-Undang Cipta Kerja

Sumber : www.statistiktempo.com

DPR RI telah mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada 5 Oktober 2020 setelah melalui 64 kali rapat, terhitung sejak bulan April 2020 hingga 5 Oktober 2020. Pengesahan ini ditanggapi dengan penolakan besar-besaran oleh masyarakat karena dianggap merugikan buruh atau pekerja dan hanya menguntungkan pihak investor. Dilansir dari kompas.com, UU Cipta Kerja merupakan undang-undang yang dirancang menjadi omnibus law, yaitu undang-undang yang bersentuhan dengan peraturan atau undang-undang lain dan bertujuan untuk memangkas atau merampingkan regulasi dan menyederhanakan peraturan agar lebih efektif. Konsep omnibus law ini pertama kali disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikan presiden pada 20 Oktober 2019 yang menyebutkan bahwa beliau akan mengajukan dua undang-undang omnibus law yaitu RUU Cipta Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM dan diteruskan pada pembahasan oleh DPR RI hingga disahkan pada 5 Oktober 2020 lalu.

Selain merugikan buruh atau pekerja, UU Cipta Kerja ini juga dianggap akan berdampak buruk terhadap lingkungan. Sejauh ini, Indonesia telah memiliki undang-undang perlindungan lingkungan yaitu Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur tentang perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakkan hukum. Keberadaan dari UU Cipta Kerja akan mengubah beberapa pasal yang terkait dengan kegiatan bisnis yang menunjukkan bahwa pemerintah cenderung enggan untuk melindungi lingkungan dan hanya mengutamakan keuntungan investor saja.

Perubahan pada sejumlah pasal dalam undang-undang perlindungan hidup akibat pengesahan UU Cipta Kerja dapat berpotensi pada kerusakan lingkungan hidup. Pemerintah semestinya memerhatikan kelestarian lingkungan hidup bukanlah hal yang disepelekan dalam pembangunan negara. Apabila pemerintah mengorbankan lingkungan hidup demi kemajuan ekonomi berarti pemerintah telah menukar aset paling berharga negara demi uang yang hanya akan dinikmati oleh golongan-golongan tertentu saja. Peran lingkungan hidup pada keberlangsungan hidup masyarakat dan beragam makhluk hidup sangat penting sehinnga segala macam penyebab kerusakan seharusnya dihindari. Lingkungan hidup yang sudah rusak akan susah untuk diperbaiki karena akan memakan waktu yang lama, jadi sudah menjadi kewajiban semua pihak untuk menjaga lingkungan hidup.

Referensi :

https://www.mongabay.co.id/2020/10/21/mengapa-lingkungan-hidup-terancam-dengan-ada-omnibus-law/
https://nasional.kompas.com/read/2020/11/03/09250841/ini-6-poin-perubahan-terkait-amdal-di-uu-cipta-kerja?page=all
https://katadata.co.id/pingitaria/berita/5f7fdbc3d4737/dampak-lingkungan-dari-hilangnya-komisi-amdal-di-uu-cipta-kerja
https://www.forestdigest.com/detail/785/dampak-penghapusan-batas-hutan-30-oleh-uu-cipta-kerja#:~:text=OMNIBUS%20law%20Undang%2DUndang,Undang%20Nomor%2041%20tentang%20kehutanan.
https://environment-indonesia.com/sebab-dan-akibat-deforestasi/#:~:text=Deforestasi%20di%20wilayah%2Dwilayah%20menghapuskan,penyakit%20dunia%20yang%20paling%20menghancurkan.
https://news.detik.com/berita/d-5201842/ini-dampak-omnibus-law-cipta-kerja-bagi-lingkungan-dan-pekerja
https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/apa-itu-omnibus-law

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *