Pilkada Serentak, Pesta Demokrasi di Tengah Pandemi

Pilkada Serentak, Pesta Demokrasi di Tengah Pandemi

Sumber : www.sindonews.com

Pandemi Covid-19 di Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda penurunan kasus. Setiap hari, jumlah kasus baru bermunculan. Bahkan pada tanggal 19 September 2020, kasus baru Covid-19 tercatat mencapai 4000 dalam sehari. Hingga per tanggal 22 Oktober 2020, melansir pada laman covid19.go.id di Indonesia mencatat ada 377.541 yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Belum tuntas permasalahan mengenai pademi Covid-19 ini, pemerintah mengumumkan untuk menyelenggarakan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 nanti. Sebelumnya, pilkada serentak 2020 ini akan diselenggarakan pada 23 September 2020, namun pelaksanaannya mundur karena adanya pandemi Covid-19. Pilkada pada tahun ini akan digelar serentak di 270 wilayah yang terdiri dari 9 provinsi, 37 kota dan 224 kabupaten. Keputusan ini menimbulkan banyak pro dan kontra. Pasalnya dari 270 wilayah yang akan digelar pilkada, per 12 Oktober 2020, 31 wilayah masih masuk ke dalam zona merah.

Banyak yang menyayangkan mengapa penyelenggaraan pilkada tidak ditunda. Saat ini, kondisi di Indonesia dinilai masih rawan. Setiap hari masih ada bermunculan kasus-kasus positif yang baru. Masyarakat khawatir jika pilkada serentak tetap dilaksanakan, maka akan ada potensi munculnya klaster baru.

Jika berkaca dari negara Singapura dan Korea Selatan yang berhasil menyelenggarakan pemilihan umum, maka hal itu tidak bisa dibandingkan dengan negara kita.  Pada saat pemilihan umum, kurva kasus Covid-19 negara Singapura dan Korea Selatan sedang dalam kondisi melandai, berbeda dengan Indonesia. Saat ini kurva kasus Covid-19 di Indonesia masih terus melonjak. Maka tidak heran, apabila masyarakat khawatir akan munculnya klaster pilkada jika pilkada serentak ini tetap dilaksanakan.

Melihat apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat, pemerintah berjanji akan menyelenggarakan pilkada serentak dengan protokol kesehatan yang ketat. Namun baru pada tahap pendaftaran calon saja sudah banyak bakal pasangan calon (bapaslon) pilkada yang melanggar aturan protokol kesehatan. Berdasarkan Pasal 49 Ayat (3) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang PIlkada dalam Kondisi Bencana Non-alam, bahwa yang diperbolehkan hadir pada tahap pendaftaran calon pilkada hanya ketua dan sekretaris partai politik dan/atau gabungan partai politik pengusul dan bakal pasangan calon. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan terdapat ratusan bapaslon yang mendaftar ke KPU dengan membawa iring-iringan massa. Belum lagi mengenai kampanye yang selalu menghimpun banyak massa.

Perihal kampanye KPU juga telah membuat aturan. Pada pilkada serentak tahun ini, kampanye hanya boleh dilakukan secara daring, pertemuan terbatas, debat publik antarpasangan calon, dan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK). Mengutip apa yang dikatakan oleh Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar, kampanye yang dilakukan secara online tidak banyak diminati oleh masyarakat. Hal ini dilihat dari banyaknya temuan kampanye secara tatap muka dan pemasangan APK. Kampanye secara daring belum menjadi hal yang umum di Indonesia. Budaya kampanye di Indonesia terbiasa dilakukan secara ramai. Contohnya seperti mengadakan konser muik, melakukan pawai di jalanan, mengadakan gerak jalan sehat dimana bentuk-bentuk kampanye tersebut mengundang banyak orang.

Meskipun pemerintah sudah membuat aturan mengenai penyelenggaraan pilkada serentak, nyatanya pemerintah belum bertindak tegas dalam penegakan aturan tersebut. Para peserta pilkada yang melakukan pelanggaran pada saat pendaftaran tidak diberikan sanksi yang tegas. Lantas bagaimana nanti pada saat pelaksanaan pilkada.

Masyarakat juga menilai jika pelaksanaan pilkada serentak ini memiliki tingkat urgensi yang kurang. Namun, pemerintah beranggapan sebaliknya. Pilkada serentak justru cukup urgensi, karena pelaksanaan pilkada bertujuan agar stabilitas politik menjadi tidak terganggu. Nantinya tidak akan ada kekosongan jabatan dalam waktu yang lama. Selain itu, dengan adanya pilkada juga akan memunculkan pemimpin-pemimpin baru dengan kebijakan-kebijakan yang baru pula, serta tidak menutup kemungkinan adanya solusi baru dalam penanganan pandemi Covid-19.

Jika ingin menjaga stabilitas politik, pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan untuk menuntaskan permasalahan pandemi Covid-19 terlebih dahulu. Apalagi pada awal bulan oktober ini pemerintah juga sudah mengumumkan bahwa Indonesia sudah masuk pada jurang resesi. Penyebab resesi tidak lain adalah karena pandemi Covid-19 yang hampir 8 bulan sudah menyebar luas di Indonesia.

Kedepannya, masyarakat berharap pemerintah memberikan atesi yang lebih pada sektor kesehatan yaitu dengan menyelesaikan masalah pandemi Covid-19. Dengan begitu, sektor-sektor lain seperti sektor ekonomi akan membaik pula. Pemerintah juga diharapkan agar meninjau kembali mengenai penyelenggaraan pilkada serentak ini. Setidaknya menunggu kurva casus Covid-19 menurun terlebih dahulu untuk menjaga kesehatan masyarakat secara luas. 

Referensi

https://news.detik.com/berita/d-5184047/pro-kotra-pilkada-serentak-2020-tetap-digelar-di-tengah-wabah/2
https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/24/072900565/alasan-pro-dan-kontra-pilkada-serentak-di-tengah-pandemi-covid-19?page=all#page2
https://nasional.kompas.com/read/2020/09/06/22574571/bawaslu-2-hari-pendaftaran-pilkada-ada-243-dugaan-pelanggaran-protokol?page=all#page2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *