MENINJAU UTANG NEGARA PADA MASA JOKOWI

Tak terasa sudah hampir 5 tahun Jokowi memimpin negara ini dan pada bulan April nanti masa pemerintahan Jokowi telah selesai. Pada tanggal 8-17 April  2019 akan dilaksanakan pemilu secara serentak di seluruh Indonesia.  Pemilu ini harus diikuti oleh seluruh masyarakat di Indonesia untuk memilih pemimpin yang akan membawa Indonesia lebih maju. Pada akhir tahun 2018 kemarin pemerintah mengevaluasi kinerja Jokowi selama memimpin negeri ini. Evaluasi tersebut terkait beberapa bidang seperti pembangunan, ekonomi, kesejahteraan dan lain-lain. Yang paling menonjol dalam  evaluasi tersebut yaitu yang berkaitan dengan ekonomi negara salah satunya adalah utang negara yang terus mengalami kenaikan.

Utang negara Indonesia ini dapat berasal dari dalam maupun luar negeri, namun yang menjadi sorotan adalah hutang luar negeri Indonesia. Belakangan ini jumlah utang luar negeri menjadi bahan perdebatan di media sosial maupun di masyarakat.  Hal ini juga didukung oleh musim politik yang terjadi awal tahun 2019 ini, sehingga semakin sering hal tersebut diperbincangkan. Utang luar negeri Indonesia semakin mengalami peningkatan hingga pada akhir bulan Oktober 2018 Kementrian Keuangan mencatat utang pemerintah sebesar Rp 4.478,57 triliun. Sebelumnya pada bulan September utang pemerintah sebesar Rp. 4.416,37 triliun.

Setelah ditelusuri, beberapa penyebab naiknya utang Indonesia di luar negeri adalah banyaknya jumlah penduduk yang mengakibatkan jumlah konsumsi masyarakat Indonesia juga banyak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan konsumsi tersebut, pemerintah harus utang ke luar negeri. Selain itu, Jokowi dalam masa kepemimpinannya menerapkan prinsipkan keadilan, sehingga utang tersebut digunakannya untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur yang bukan hanya terpusat di Pulau Jawa melainkan juga di wilayah pelosok Indonesia.

Utang luar negeri Indonesia bukan hanya bersumber dari  pemerintahan jokowi saja, melainkan diwariskan dari masa pemerintahan sebelumnya. Apabila dibandingkan, 2,5 tahun masa pemerintahan Jokowi sama dengan 5 tahun masa pemerintahan SBY. Pada pemerintahan Jokowi ini utang indonesia memang mengalami peningkatan. Hal itu dikarenakan perbedaan strategi yang diterapkan Jokowi berbeda dengan masa pemerintahan SBY. Pada masa pemerintahan SBY proyek jalan tol ini dilelang, tetapi pada masa Jokowi proyek jalan tol ini dibangun terlebih  dahulu, kemudian setelah selesai baru dijual atau dilelang

Untuk dapat melunasi utang negara, pemerintah sebaiknya menaikkan tarif impor agar pemasukan dari bidang pajak meningkat dan melakukan investasi dibidang pariwisata yang  nantinya dapat menambah devisa negara dan mengurangi pengangguran di Indonesia. dari solusi yang ditawarkan, diharapkan tidak terjadi salah paham atau memojokkan salah satu pihak. Dalam hal ini pemerintah harus memberikan penjelasan mengenai masalah diatas agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat. Disisi lain masyarakat juga harus teliti dan menyaring informasi yang didapat agar tidak menyalahkan salah satu pihak.

Referensi :

Detik.com. 2018. Selama Jokowi Memimpin Utang Pemerintah Tambah Rp1809 T. https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-4396050/selama-jokowi-memimpin-utang-pemerintah-tambah-rp-1809-t (Diakses 25 Januari 2018)

Detik.com. 2018. Utang Pemerintah Tembus Rp4400 Triliun di 2018. https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-4396140/utang-pemerintah-tembus-rp-4400-triliun-di-2018/2/#search (Diakses 25 Januari 2018)

Notulensi Hasil Kajian Rapat Departemen Sekad 2019