PRO DAN KONTRA PEMINDAHAN IBUKOTA KE KALIMANTAN TIMUR KUTAI KARTANEGARA

mRencana pemindahan ibu kota di Indonesia saat ini sedang menjadi isu strategis nasional. Berdasarkan historis yang terjadi ibu kota sempat berpindah-pindah secara rahasia pada masa darurat Republik Indonesia (PDRI). Hingga pada tahun 1950, kota palangkaraya di kalimantan tengah disebut sebagai ibukota alternatif oleh presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno.

Alasan pemindahan ibukota saat itu dikarenakan Kota Jakarta saat itu terlalu banyak simbol-simbol kolonial. Sampai pada saat ulang tahun ke-437 Jakarta, Soekarno menetapkan Jakarta sebagai ibukota Indonesia. Saat ini Rencana pemindahan ibukota kembali terjadi.

Presiden keenam Republik Indonesia Joko Widodo telah menetapkan ibukota Indonesia di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Menurut kementerian perencaan pembanguan nasional (Bappenas) 2019 menyampaikan alasan ibukota pindah diluar pulang jawa, Analisis dampak ekonomi dan pembiayaannya, diantaranya:

1. Menurut proyeksi penduduk Indonesia (2015-2045) dengan dasar hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015, Sekitar 57% Penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa, sedangkan pada  daerah-daerah lain memiliki jumlah penduduk sangat rendah (< 10%) kecuali pulau sumatera.
2. Menurut kementrian PUPR 2016, terjadi Krisis Ketersediaan Air di Pulau Jawa terutama DKI Jakarta dan Jawa Timur
3. Meningkatnya beban Jakarta sehingga mengakibatkan  terjadi penurunan daya dukung lingkungan dan besarnya kerugian ekonomi seperti :
4. Rawan banjir dan tingginya tingkat polusi
5. Tanah turun dan muka air laut naik
6. Kualitas air sungai 96% tercemar berat
7. Kemacetan tinggi dan sistem pengelolaan transportasi sangat buruk
8. Kerugian ekonomi akibat kemacetan mencapai Rp 56 triliun per tahun (PUSTRAL – UGM 2013)

Pemindahan ibukota di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu lokasi yang startegis dikarenakan berada di tengah wilayah Indonesia (Indonesia Centris) serta merupakan lokasi yang aman dan bebas terhadap risiko bencana gempa bumi, gunung berapi dan tsunami.

Dalam hal ini Indonesia juga dapat mengimplikasikan tata kenegaraannya seperti negara maju lainnya (misalnya Amerika) bahwa pusat pemerintah dan pusat Industri atau Bisnis terpisah serta dapat meratakan pendapatan nasional.

Namun, dibalik lokasi strategis ibu kota negara, banyak dampak yang terjadi saat pemindahan ibu kota. Misalnya biaya pemindahan yang cukup besar, sehingga APBN (Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara) dapat defisit dan memangkas dana lain.

Belum lagi Hutan Kalimatan Timur merupakan salah satu hutan terbesar di Indonesia dapat rusak ekosistemnya, dikarenakan potensi pengalihan hutan sebagai lahan untuk pembangunan. Misalnya, saat Indonesia menerima kunjungan negara lain tentu dibutuhkan fasilitas hotel dan penunjang lainnya.

Tidak hanya itu, pemindahan Ibu kota di Kutai Kartanegara juga akan berdampak pada meningkatnya investor asing, sehingga berpotensi meningkatkan ketergantungan terhadap negara lain. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sumber daya manusia yang lebih baik lagi, karena dapat diestimasikan apabila ibu kota berpindah akan terjadi transmigrasi besar-besaran menuju ibu kota yang nantinya hal ini juga diakibatkan karena lemahnya regulasi pemerintah dalam membatasi tingkat transmigrasi penduduk. Apabila hal ini terjadi tentunya permasalahan yang ada di ibukota akan terulang kembali pada ibukota yang baru.

Berdasarkan pemaparan diatas, Indonesia dalam pemindahan ibukota membutuhkan regulasi yang ketat agar kondisi yang terjadi di Jakarta saat ini tidak terjadi juga di Kalimatan Timur.

Referensi :

CNN Indonesia 29 April 2019. Sejarah Pemindahan Ibu Kota Sejak Era Hindia Belanda. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190429081114-20-390452/sejarah-pemindahan-ibu-kota-sejak-era-hindia-belanda. (Diakses pada tanggal 1 Oktober 2019)

Kementrian Perencanaan Pembangunan 26 Juni 2019. Dampak Ekonomi dan Skema Pembiayaan Pemindahan Ibu Kota Negara. https://www.bappenas.go.id/files/diskusi-ikn-2/Paparan%20Menteri%20PPN%20-%20Dampak%20Ekonomi%20dan%20Skema%20Pembiayaan%20IKN_edit%20IKN%205.pdf. (Diakses pada tanggal 1 Oktober 2019)

Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2016. Buku Induk Statistik. https://setjen.pu.go.id/pusdatin/source/File%20pdf/03_Buku%20Induk%20Statistik/Buku%20Induk%20Statistik%20Tahun%202016.pdf. (Diakses pada tanggal 1 Oktober 2019)

Kusnandar, Viva Budy 24 Juli 2019.  Penduduk Indonesia Masih Terkonsentrasi di Pulau Jawa. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/07/24/penduduk-indonesia-masih-terkonsentrasi-di-pulau-jawa. (Diakses pada tanggal 1 Oktober 2019)

Notulensi Kajian Rapat Departemen Humas #2 LSME FEB UB

Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015. Profil Penduduk Indonesia Hasil Supas. https://www.bps.go.id/publication/2016/11/30/63daa471092bb2cb7c1fada6/profil-penduduk-indonesia-hasil-supas-2015.html. (Diakses pada tanggal 1 Oktober 2019).