Fenomena yang menarik perhatian publik belakangan ini, yaitu pembangunan
Ibu Kota Nusantara (IKN) yang merupakan ibu kota baru Indonesia. Dalam usaha
mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh ibu kota sebelumnya, pemerintah
Indonesia telah memutuskan untuk membangun sebuah kota baru yang akan
menjadi pusat pemerintahan negara. Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota
Nusantara merupakan sebuah keputusan bersejarah yang bertujuan untuk mengatasi
berbagai permasalahan yang sudah lama menghantui Jakarta (Hariati, H., &
Saputri, A. S, 2022). Sebagai ibu kota sebelumnya, Jakarta telah mengalami
berbagai masalah seperti kemacetan lalu lintas, tingkat polusi yang tinggi, dan
penurunan kualitas lingkungan hidup. Selain itu, letak Jakarta yang berada di daerah
pesisir juga membuatnya rentan terhadap ancaman bencana alam, terutama banjir.
Pemerintah Indonesia memahami pentingnya memiliki ibu kota yang efisien,
berkelanjutan, dan berwawasan masa depan. Oleh karena itu, melalui pembangunan
Ibu Kota Nusantara, pemerintah berusaha untuk menciptakan sebuah kota yang
modern, hijau, dan berbasis teknologi. Diharapkan bahwa IKN akan menjadi pusat
kegiatan ekonomi, politik, dan sosial yang tidak hanya mampu menampung
populasi yang besar, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan. Namun,
perpindahan ibu kota bukanlah tugas yang mudah. Pembangunan Ibu Kota
Nusantara memerlukan waktu, sumber daya, dan kerjasama yang besar dari
berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Selain itu, tantangan lainnya
adalah memastikan bahwa pemindahan ibu kota tidak hanya berdampak positif bagi
wilayah baru, tetapi juga tidak mengabaikan kesejahteraan masyarakat di ibu kota
sebelumnya. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi berbagai aspek terkait
pembangunan Ibu Kota Nusantara, mulai dari rencana perencanaan, infrastruktur
yang dibangun, hingga dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Dengan
memahami lebih dalam tentang fenomena ini, kita dapat melihat tantangan,
peluang, dan dampak yang mungkin terjadi dalam proses membangun sebuah ibu
kota baru.
Ide pemindahan IKN pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno tanggal
17 Juli 1957. Soekarno memilih Palangkaraya sebagai IKN dengan alasan
Palangkaraya berada di tengah kepulauan Indonesia dan wilayahnya luas. Soekarno
juga ingin menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia mampu
membangun IKN yang modern. Ide Soekarno tersebut tidak pernah terwujud.
Sebaliknya, Presiden Soekarno menetapkan Jakarta sebagai IKN Indonesia dengan
UU Nomor 10 tahun 1964 tanggal 22 Juni 1964. Pada masa Orde Baru, tahun 1990-
an, ada juga wacana pemindahan IKN ke Jonggol. Pada era Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono, wacana pemindahan IKN muncul kembali karena
kemacetan dan banjir yang melanda Jakarta. Terdapat tiga opsi yang muncul pada
saat itu yaitu tetap mempertahankan Jakarta sebagai IKN dan pusat pemerintahan
dengan melakukan pembenahan, Jakarta tetap menjadi IKN tetapi pusat
pemerintahan dipindahkan ke daerah lain, dan membangun IKN baru
(djkn.kemenkeu.go.id., 2022). Pemindahan IKN baru serius digarap oleh Presiden
Joko Widodo. Pada tanggal 29 April 2019, Jokowi memutuskan untuk
memindahkan IKN keluar pulau Jawa dan dicantumkan dalam RPJMN 2020-2024.
Dalam perkembangannya IKN menemui beberapa tantangan yakni:
– Komunikasi politik dengan elite yang kontra terhadap kebijakan IKN
– Komunikasi sosial dengan masyarakat setempat
– Komunikasi korupsi di antara para pihak yang berkepentingan
– Komunikasi terpadu antara pemerintah pusat dan daerah
– Komunikasi bencana berkaitan dengan risiko lingkungan hidup yang
berpotensi terjadi (Hairunnisa, H., & Syaka, W. A.,2022)
Oleh karena itu, dalam membangun IKN diperlukan strategi salah satunya
melalui komunikasi politik yang merepresentasikan identitas budaya dalam
pembangunan IKN, strategi komunikasi politik melalui pemahaman terhadap
keberagaman budaya dan kondisi sosial ekonomi penduduk lokal perlu disiapkan,
strategi komunikasi politik melalui keberlanjutan penghidupan penduduk lokal,
diperlukan sinergi budaya dan kearifan lokal dengan pemanfaatan teknologi dan
inovasi sehingga asas-asas dalam perencanaan ibu kota dapat terealisasi dengan
optimal. Dampak yang ditimbulkan dari IKN, yaitu:
– Dampak jangka pendek, pembangunan IKN nusantara dapat mendorong
kegiatan ekonomi melalui investasi infrastruktur di wilayah IKN
– Mendorong adanya perdagangan antar wilayah, dan membuka kesempatan
penciptaan lapangan kerja.
– Pembangunan IKN dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi
wilayah IKN
– Pertumbuhan ekonomi secara merata pada semua wilayah.
– Kalimantan Timur akan mengalami inflasi besar-besaran karena Kaltim
belum siap menjadi IKN
– Adanya peningkatan penduduk secara tiba-tiba.
– Perubahan struktur penduduk pada distribusi usia dan pendidikan karena
adanya migrasi (mediaindonesia.com., 2022).
Menurut Christoper Sumasto direktur utama BSBK (2022), pembangunan IKN
akan memberikan dorongan investasi yang lebih luas pada wilayah lain serta
menjadi salah satu faktor pendorong investasi di provinsi lain. IKN akan menjadi
sumber pertumbuhan baru yang selanjutnya akan mengakselerasi pertumbuhan
ekonomi dan percepatan kesejahteraan di wilayah sekitar IKN (Buhari, 2022).
Selain dari dampak positif terhadap pembangunan IKN, ada juga yang menilai
bahwa pembangunan IKN di Kalimantan justru hanya memberikan dampak negatif
bagi lingkungan sekitar, dan hanya sebagai pelarian dari menghadapi masalah yang
ada di DKI Jakarta (mkri.id., 2022). Menurut Sugeng, pemohon pengujian formil
UU IKN, mengatakan perpindahan Ibu Kota ke Kalimantan akan beresiko merusak
lingkungan hidup, rusaknya kehidupan flora dan fauna, sebaiknya pemerintah fokus
meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional.
Pembangunan Ibu Kota Nusantara juga menghadapi tantangan yang tidak bisa
diabaikan. Proses pemindahan ibu kota memerlukan waktu, sumber daya, dan
perencanaan yang matang. Penting untuk memastikan bahwa pemindahan ini tidak
hanya berdampak positif bagi wilayah baru, tetapi juga tidak mengabaikan
kesejahteraan masyarakat di ibu kota sebelumnya. Komunikasi secara menyeluruh
terhadap semua aspek baik pemerintah, swasta dan masyarakat bakal calon IKN
dibutuhkan dalam merespon pembangunan yang berkelanjutan terkhusus dalam
memberikan aspek pemerataan dan kesejahteraan. Seiring dengan perkembangan
proyek ini, akan sangat penting untuk terus mengawasi dan mengevaluasi dampak
yang dihasilkan oleh pembangunan Ibu Kota Nusantara. Diperlukan pemantauan
yang ketat terhadap aspek-aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan politik yang
terkait dengan perubahan ibu kota. Evaluasi yang objektif akan membantu
pemerintah dan pemangku kepentingan untuk melakukan penyesuaian dan
perbaikan yang diperlukan.
Pembangunan Ibu Kota Nusantara adalah perjalanan yang masih berlangsung.
Melalui pemahaman yang lebih baik tentang fenomena ini, kita dapat mengapresiasi
tantangan, peluang, dan dampak yang terkait dengan membangun sebuah ibu kota
baru. Pembangunan Ibu Kota Nusantara adalah perjalanan yang berkelanjutan
menuju masa depan yang lebih baik bagi Indonesia. Semoga Ibu Kota Nusantara
menjadi simbol kemajuan Indonesia dan memberikan manfaat jangka panjang bagi
negara dan masyarakatnya.
Referensi
Buhari, Adi. (2022). Dampak Positif IKN Luar Biasa. Kaltimprov.go.id.
https://www.kaltimprov.go.id/berita/adi-buhari-dampak-positif-ikn-
luar-biasa.
Djkn.kemenkeu.go.id. (2022). Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara. Retrieved
November 18, 2022, from https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-
kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.
Hariati, H., & Saputri, A. S. (2022). Best Practice Kebijakan Pembangunan Ibu
Kota Negara (IKN) Di Kalimantan Timur, Indonesia. Journal of Government
and Politics (JGOP), 4(1), 16-28.
Hairunnisa, H., & Syaka, W. A. (2022). Analisis Komunikasi Politik Dalam
Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Menuju Kota
Berkelanjutan. Journal of Government and Politics (JGOP), 4(1), 1-15.
Mediaindonesia.com. (2022.). Dampak IKN Sangat Terasa, Wulandari Bangun
Laksana Ekspansi. Mediaindonesia.com. Retrieved June 21, 2023, from
https://mediaindonesia.com/ekonomi/536465/dampak-ikn-sangat-terasa-
wulandari-bangun-laksana-ekspansi.
Mkri.id. (2022). IKN Pindah ke Kalimantan Berisiko Merusak Lingkungan Hidup |
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. www.mkri.id. Retrieved
November 18, 2022, from
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18127&menu=2